contoh sop sesuai permendagri no 52 tahun 2011. tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1619. contoh sop sesuai permendagri no 52 tahun 2011

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. BUMD adalah BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016Simpan Simpan Contoh SOP Untuk Nanti. (selanjutnya disingkat Permendagri No. Bupati sebagai Kepala Daerah dituntut untuk segera menerbitkan perbup tentang pengelolaan keuangan desa untuk tahun 2020. go. rtf:. ID : 11 HLM. 73, BN. 7. 8 Disahkanoleh CamatSawahan Desa Pucangrejo Telp ( 0351) 463797 SAWAHAN 63162 HARIONO, S. Beberapa contoh penting penggunaan Perkades. 2015/No. (SOP) Administrasi Pemerintahan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan; b. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara RepublikYang perlu menjadi perhatian adalah output akhir haruslah sesuai dengan judul SOP AP. Terkait dengan pembinaan terhadap kebijakan daerah (Perda, Perkada dan Peraturan DPRD), bedasarkan ketentuan dalam pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, bahwa Propemperda dan Perencanaan. NOMOR : 52 Tahun 2011 TANGGAL : 4 Nopember 2011 TAHAPAN PENYUSUNAN SOP Tahapan penyusunan SOP meliputi: 1. Jl. 40 Tahun 1994; PP No. 2023. Penyusunan SOP Sesuai PERMENPAN 35 TH 2013 oke. Permendagri no. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standart Operasional Prosedur 2. Berkah Jaya. Ketua: Sekretaris Komponen; b. pdf. 4 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan permendagri. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL. id : 24 HLM. PERMENPAN NO 35 TH 2012 - PEDOMAN PENYUSUNAN SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. Pembentukan Tim Pengendali Mutu Kegiatan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan Dan Perekayasaan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012. Tipe Dokumen. Camat 2. Bagikan atau Tanam DokumenPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 Pedoman Evaluasi jabatan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 371 -2- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. 46 tahun 2014 tentang Akreditasi Puskesmas. 5. 144, peraturan. Sosialisasi Permendagri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untukSeperti yang diketahui bahwa dasar pelaksanaan pengawasan Koperasi selama ini menggunakan PerMenKop. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah; Permendagri 47 tahun 2021. No 6 Tahun 2021. Kepala Desa memerintahkan kepada KASI Kesejahteraan Masyarakat (KESRA )untuk melakukan lelang pengadaan barang dan jasa (sesuai SOP Lelang). Per/15/M. berlangganan sekarang. 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. go. Download Now. Permendagri 73 Tahun 2022 telah dirilis oleh pemerintah terkait. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Home » Materi dan Referensi » PermenPANRB No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 108 Tahun 2016 [ 380_1. Bapak dan Ibu Kepala Biro Hukum Provinsi seluruh Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Menteri Perhubungan NO. 2011/NO. . Konten tersebut mengulas tentang Laporan Linmas adalah salah satu tahapan dari 3 (tiga) tahapan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Penindakan Yustisial Penindakan yang dilakukan oleh PPNS: a. dephub. go. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/ M-DAG/ PER/ 10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Analis Jabatan dan Analis Bebas Kerja. g. 10. 12. Permenkes No 75 Tahun 2014. E. 10392 view. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Membentuk Tim dan kelengkapannya 1) Tim terdiri dari sekurang-kurangnya: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan. KETENTUAN PENUTUP. , Disini ; Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 55/PMK. barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; Mengingat : 1. ABSTRAK PERATURAN. Download to read offline. METADATA PERATURAN. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 10. Download Lampiran PERMENDAGRI No. Dengan demikian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran harus melakukan penyesuaian tugas dan kewenangan PPTK tersebut melalui Surat Keputusan). U. Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia (Dimohon Hadir. Riau No. Details. Permendagri No. pdf ] (1970) Tahun: 2016: Tentang: Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik DaerahSesuaiPasal 21 danPasal 52 PP Nomor 22 Tahun 2021, yang disebutPersetujuan Tata Ruangadalahdalambentuk KKPR Yang diterbitkanoleh OSS;. 2. NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 794 tayangan 13 halaman. UKM Nomor: 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi. id : 36 hlm. 5. ABSTRAK PERATURAN. Surat Edaran. UKM Nomor: 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, yang ditetapkan pada tanggal 14. 3 Contoh Dokumen SKP 28 Gambar 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pendataan Dan Penerbitan. dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Last Updated July 7, 2021; Permen PAN RB No. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol. Referensi 3. 30 Wib ( Waktu istirahat ) Sesuai dengan Permenkes No 75 Tahun. DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd. 173, JDIH Kemendagri: 13 HLM. SurabayaHal ini terungkap dalam Sosialisasi Permendagri Nomor 01 Tahun 2023 ini oleh Biro Ortala Kemendagri dengan Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, selasa (07/03/23) dilakukan secara daring. Jul. 190/PMK. Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dgn Permendagri no 59 tahun 2007 8. 39 Tahun 2012) yang telah mengubah beberapa pasal yang terdapat dalam Permendagri No. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Permen PUPR No. PA Rianto • 17. Permendagri No. Pada 2023 pemberlakuan sistem ini akan resmi dilakukan sepenuhnya berjalan sesuai aturan Permendagri 47 Tahun 2021. Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, bahwa SOP yang disusun mampu memberikan kepastian hukum akan prosedur, kualifikasi. 1 Contoh Paralel Tidak Sebaris 2 1 2 3. Unduh permen. 37 Tahun 2003; UU No. 4. SOP : serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Laporan Linmas sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. 06/2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang, Disini; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis. PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 47 Tahun 2021. » INFO PENTING: Yth. Dokumen ini berisi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. 754, kemendagri. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (19 Juni 2012) Permendagri No. 2016. Format Baku SOP sesuai dengan Permendagri no. pdf. [PDF] 50th Law. 59 tahun 2007 tentang perubahan pertama dan permendagri no. Namun PerMenKop. Penggunaan Permen PUPR No. Download. Sekretaris: Kepala Bagian Perencanaan atau Kepala Bagian. LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 52 Tahun 2011 TANGGAL : 4 Nopember 2011 TAHAPAN PENYUSUNAN SOP Tahapan. Bahan kerangka langit-langit Besi hollow atau metal furring 40 mm (empat puluh milimeter) x 40 mm (empat puluh milimeter) dan 40Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Surat keluar ditulis di agenda surat keluarKEMENDAGRIBimtek Sistem Aplikasi Barang Milik Daerah (E-BMD) Sesuai Permendagri No. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Persiapan a. Menimbang, a. go. Bimtek Penyusunan Standar Operasional Dan Prosedur Sop. U. 1. Download. SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. Persiapan a. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan Kinerja yang dicapai oleh setiap PNS. Jdih KemnakerStandar kebutuhan SDM Kesehatan yang digunakan a. SOP : serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan,. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta. 4 tahun2010 - Download as a PDF or view online for free. TUJUAN . (SOP) Administrasi Pemerintahansudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan; b. bahwa untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan. Permendag No. 8 Tahun 1974, UU No. pdf. Tujuan dan manfaat dari penyusunan Standar Operasional Prosedur. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; dan c. PERMENDAGRI-81-2022. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kencana Bayu Aji • 6. SOP nya dan dasar hukum berikutnya di masukkan Permendagri no 52 dan permenpan-RB no 35 ( terdapat contoh diatas). SurabayaPrinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, bahwa SOP yang disusun telah menjamin prosedur yang distandarkan sesuai dengan peraturan. 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; 3) Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Operasional Prosedur (SOP) di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merupakan bagian dari tata kelola teknologi informasi (IT Governance) di SBPTST juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permenpan) No. id : 92 hlm. 1. berita negara republik indonesia tahun 2014 nomor 951. 1 Ayat (7), Permenpan & RB No. Melakukan review terhadap SOP yang telah disusun apakah telah sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 35 Tahun 2012;. 80 Tahun 2015,. pdf. go. Penerimaan barang dilaksanakan sesuai dengan realisasi DPA Dinas. PP 38 tahun 2007 7. 2020. 2. go. tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. 5. 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. Muhamad Afif. KETENTUAN PERALIHAN 9. Bimtek Penyusunan Standar Operasional Dan Prosedur Sop – Standar Operasional dan prosedur adalah salah satu tugas yang harus oleh semua instansi pusat maupun daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur di. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. TAHAPAN Penyusunan Perencanaan Daerah. Mencabut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER05/ MBU/ 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik. format SOP. bersifat teknis. Persiapan a. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah. 2021/No. Permendagri 18 tahun 2020 (LPPD & IKK). 2007. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. pelaksanaan kegiatan harus mempunyai landasan hukum; 2). 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Prosedur, Satuan Kegiatan) Permenpan No. 17 Tahun 2007 yang telah dicabut, pencatatan baru yang lebih.